Perlu Zona Halal di Kawasan Danau Toba, Menurut Anda Bagaimana?

SOPO - Beberapa pihak meminta agar dibentuk zona halal di kawasan wisata Danau Toba. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemprov Sumut Elisa Marbun mengatakan, banyak wisatawan memilih untuk mencari tempat yang menyediakan makanan dan minuman halal.

Danau Toba.

"Kami minta kabupaten/kota agar ada zona khusus tempat makan yang halal. Jadi, lokasinya tidak berdekatan dengan rumah makan yang nonhalal. Dengan zona khusus ini, wisatawan yang beragama muslim tidak perlu lagi bingung memikirkan mau makan di mana,” ujarnya baru-baru ini.

Zona halal ini juga mendapat perhatian dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Bahkan mereka sudah menawarkan bantuan untuk membangun tempat ibadah di kawasan tersebut, namun hingga kini belum mendapatkan lahan. Prospek pengembangan wisata halal di Indonesia cerah. Beberapa waktu lalu, dalam ajang World Halal Tourism Awards 2016, Indonesia meraih 12 kategori penghargaan.

Beberapa daerah yang fokus mengembangkan destinasi wisata seperti ini antara lain Aceh, Sumatera Barat, dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Secara global, belanja muslim untuk wisata halal pada 2012 sebesar USD137 miliar. Angka itu pada 2018 diperkirakan akan naik menjadi USD181 miliar. Laporan Global Muslim Travel Index 2015 yang menyebutkan segmen wisata muslim memiliki nilai USD145 miliar dengan jumlah 108 juta wisatawan.

Sementara anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan menegaskan, penurunan jumlah wisatawan ke Danau Toba yang menjadi salah satu tujuan wisata lokal, nasional bahkan internasional, bukan karena persoalan zona halal di lokasi wisata tersebut.

"Penurunan wisatawan karena pemerintah provinsi maupun kabupaten di daerah tersebut, selama ini absen dan membiarkan lokasi wisata itu terbengkalai. Tidak ada gerakan menata Danau Toba," ujar Sutrisno Pangaribuan kepada SP di Medan, Sumut, Rabu (25/1) malam.

Sutrisno mengatakan, penataan kawasan Danau Toba yang disahuti Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan membentuk Badan Otorita Danau Toba, karena pemerintah provinsi maupun kabupaten tidak memiliki rencana jelas dalam menata Danau Toba.

"Dengan adanya pernyataan dari pemerintah provinsi melalui dinas pariwisata provinsi, yang merencanakan membangun zona halal di kawasan Danau Toba, merupakan bagian dari sesat berpikir dan kesadaran diskriminatif. Pernyataan ini bisa membahayakan," katanya. (berbagaisumber/int)

Loading...

Read more